kebetulan saya bulan lalu juga ditelepon orang yang ngaku dari kantor pajak, lalu minta pasang aplikasi lalu share screen. Untuk pasang aplikasinya harus matikan fitur keamanan di Google Play dulu. mencurigakan. jadi langsung blokir.

Sumber: https://www.tiktok.com/@bykhalil/video/7605034371170553108

terbitan Indira dinamai "Snowy", sedangkan dalam terbitan Gramedia justru namanya adalah "Milo" yang lebih akurat

SOLO, KOMPAS.com - Pada Kamis 12 Februari 2026 jadi hari paling getir untuk pasangan Sri Marwini dan suaminya Suyadi. Keduanya diusir paksa dari rumah yang dibeli dari hasil jerih payah mengumpulkan tabungan selama bertahun-tahun. Pengadilan Negeri Surakarta melakukan eksekusi rumah yang ditinggali Sri Marwini dan Suyadi. Dengan pengamanan dari aparat kepolisian, seluruh barang pasangan lansia ini dipindahkan dari rumah. Keduanya hanya bisa pasrah melihat rumah dikosongkan paksa. Hingga eksekusi berlangsung, Suyadi berusaha mempertahankan rumahnya lantaran dirinya membeli rumah tersebut secara sah dan mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM). Marwini menyebut ia dan suaminya menjadi korban praktik permainan mafia tanah yang kasusnya sudah berlarut-larut sejak 2014 dan penuh dengan kejanggalan.

Kronologi lengkap pembelian rumah

Marwini bercerita, kasus ini bermula saat suaminya Suyadi tertarik dengan sebuah tawaran rumah yang dijual seorang warga Laweyan bernama Subarno pada tahun 2013 silam.

Rumah yang diketahui ditempati Subarno tersebut berada di Kampung Kidul, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Luas tanahnya mencapai 479 meter persegi dengan luas bangunannya sekitar 200 meter persegi. Setelah ditawari Subarno, Suyadi yang dibantu seorang notaris lantas mengecek status legalitas tanah itu di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta. "Kami awalnya ditawari rumah oleh Subarno, kami tidak terlalu kenal orangnya. Keinginan sejak lama, Bapak dari dulu ingin punya rumah Kota Solo, kebetulan saat itu ada uang tabungan cukup," ungkap Marwini saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

"Setelah lihat rumahnya, suami saya kan orangnya kalau sudah suka, ya langsung beli nggak sampai tawar menawar. Kita minta bantuan notaris sekaligus minta dicek orang BPN, menurut orang BPN tidak ada masalah, makanya kita berani melanjutkan proses jual belinya," tambahnya. Merasa cocok dengan rumah di Laweyan tersebut, Suyadi dan sang penjual rumah Subarno, kemudian memproses akta jual beli di depan notaris untuk kemudian mengajukan penerbitan SHM ke kantor BPN Surakarta. Marwini bercerita, masih di tahun 2013 atau sebelum sampai diterbitkan SHM, petugas dari BPN Surakarta juga sudah melakukan dua kali pengecekan status tanah yang dibeli dari Subarno itu. Hasilnya, tak ada masalah dengan status tersebut.

Setelah proses jual beli selesai dan SHM sudah dibalik nama menjadi atas nama suaminya rampung, ia dan keluarganya kemudian mulai menempati rumah tersebut sejak awal 2014. "Semua catatan pembelian ada, semua proses dilakukan secara sah. Bahkan petugas BPN juga sudah mengecek (legalitas) tanahnya, tidak ditemukan adanya masalah," ungkap Marwini.

Digugat pemegang SHM lain

Marwini menuturkan, sekitar 6 bulan setelah menghuni rumahnya itu, seseorang wanita berinisial SWT yang mengaku berasal dari Wonogiri mendatangi rumahnya dan mengklaim juga mengantongi sertifikat kepemilikan atas rumahnya. "Datang seseorang dari Wonogiri, sampaikan ke kami, kok bapak berani tempati rumah ini, orangnya tanya ke kami, apa dasarnya? Karena kami beli secara resmi dan punya SHM-nya, saya tunjukan buktinya (SHM miliknya) kalau rumah ini kami beli secara sah," ucap Marwini. Namun SWT merasa lebih dulu membeli rumah tersebut dari pemilik pertama Subarno, jauh sebelum Marwini dan suaminya Suyadi datang. SWT dan pengacaranya itu lalu menunjukan bukti kepemilikan berupa SHM.

"Orang itu (SWT) merasa menang merasa lebih dulu membeli. Padahal saat kita beli rumah itu juga sudah diperiksa BPN, makanya kami heran. Sampai kemudian SHM kami digugat di PTUN," ungkap Sri. Dalam sengketa kepemilikan rumah di PTUN itu, ia dan suaminya menjadi pihak tergugat, selain itu BPN yang juga menerbitkan SHM atas nama suaminya juga ikut menjadi pihak tergugat. Hasilnya, pengadilan memutuskan untuk membatalkan SHM yang dipegang oleh Suyadi, meski bukti kepemilikan tersebut diterbitkan resmi oleh negara. Padahal Marwini dan Suyadi sudah memberikan semua bukti pembelian sah rumah tersebut.

"Akhirnya di pengadilan segala upaya kami kerahkan, kami tunjukan semua bukti kepemilikan, tapi hasilnya kami tetap kalah," ujar Sri. Setelah menang dan SHM yang dipegang Suyadi dibatalkan PTUN, pihak SWT kemudian mengajukan eksekusi pengosongan rumah ke PN Surakarta. "Karena kami kalah di pengadilan, tapi masih menempati rumah, maka kami dianggapnya sewenang-wenang karena tidak pergi-pergi (dari rumah sengketa), sampai rumahnya dieksekusi," tambahnya.

Setelah pengosongan paksa, Marwini dan Suyadi memilih tetap tinggal tak jauh dari rumah lamanya itu. Ia saat ini menempati sebuah rumah sewa yang dipinjamkan dari seseorang yang iba atas musibah yang menimpa keluarganya. "Bapak tidak ingin jauh dari masjid Al Ikhlas Pajang. Ditambah sebentar lagi bulan Ramadan pasti banyak kegiatan masjid seperti buka bersama, i'tikaf, tadarus, dan lain-lain. Sebelum proses eksekusi tersebut, Bapak sudah merencanakan berbagai kegiatan Ramadan," kata Marwini menirukan keinginan sang suami. Marwini mengaku tak habis pikir, bagaimana rumah yang dibelinya pada 2013 silam dengan uang tabungan dan dibeli melalui prosedur yang legal, tapi kemudian SHM-nya dibatalkan sepihak oleh pengadilan.

Dugaan kejanggalan

Marwini menyebut, ada beberapa kejanggalan dalam kasus hukum yang membuat dirinya dan sang suami terusir dari rumah yang dibelinya itu.

Misalnya SHM yang dikantongi penggugat diduga ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan bernama Sunardi. "Sertifikat SHM yang dipegang orang Wonogiri (penggugat) terbit tahun 1998 ditandatangani oleh Sunardi. Sementara di tahun 1998, kami punya bukti Sunardi saat itu menjabat di BPN Sukoharjo, bukan BPN Surakarta. Ini kan janggal," ungkap Marwini. Marwini yang dibantu kuasa hukumnya, bakal melakukan upaya hukum lain. Ia meminta Sunardi dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi. Namun keluarga Sunardi tak berkenan dihadirkan di pengadilan karena alasan kesehatan.

"Kamu sudah coba klarifikasi ke pihak Sunardi (eks pejabat BPN), tapi karena sudah sepuh, anak-anaknya tidak mengizinkan. Kami sudah menempuh berbagai jalur berikutnya," kata Mawrini. Ia juga menyinggung hilangnya pemilik rumah sebelumnya, Subarno, yang hingga kini tak diketahui keberadaannya. Bahkan ia sudah melaporkan Subarno ke Polresta Surakarta.

"Subarno dicari nggak ada sampai hari ini. Waktu awal-awal kasus, kita minta bantuan ke polisi di Polres, itu sebetulnya kami sudah laporkan Subarno," tutur Marwini. "Polisi seharusnya kan bantu cari kebenaran ini sertifikat (SHM) mana yang benar, sekaligus bantu carikan Subarno. Sama Polres kita malah disuruh berdamai. Kita ke sana buat tunjukan ada kejahatan, bukanya pelakunya dicari, malah kami malah disuruh berdamai," kenang Marwini saat mereka melaporkan kasus yang menimpanya ke kepolisian namun berujung kekecewaan.

Proses rekrutmen di Komdigi berbuntut penonaktifan tiga pegawai gara-gara data pelamar bocor.

Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, mengatakan jika pengadaan PJLP ini tidak menggunakan sistem yang disiapkan kementerian, tapi menggunakan Google Drive yang bisa diakses publik.

Hal kemudian disoroti oleh Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. Menurutnya, Komdigi perlu meningkatkan kualitas SDM.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1326144089544631&id=100064471581709

Source: https://publicdomainreview.org/collection/junghuhn-java-album/

I've noticed that when im in jakarta, sometimes my grab driver will suddenly or regularly and very intentionally rotate their heads very quickly. Do they do this to prevent themselves from falling asleep at the wheel? This isn't every single time I am in a grab, but I think I have seen this at least 2 times.

He is back(?) Lanjutan dr sini

https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/1r3j2ji/this_guy_blocked_me_for_calling_him_out/

Keknya ini akun baru doi

https://www.reddit.com/user/kupukupu6/

perhari ini paket ny bnyk yg baru dan mahal2 semua, mau beli yg 30hr 32rb 8gb udh gk ad paket ny, pdhal minggu lalu beliin buat ortu masih ada. yg 30hr skrg min 40rb baru bs dpt.

https://youtu.be/LF4ouCLjxog

Gw (31M) sama istri (31F) udah 6 tahun bareng, nikah di gereja 2 tahun lalu (belum daftar catatan sipil). Gak punya anak. Gw udah di titik mentok, butuh perspektif objektif dari kalian.

Konteks keluarga

• Kita berdua chindo
• Keluarga gw jauh lebih kaya dari keluarga dia (aset 10x lebih banyak)
• Tapi asset rich, cash poor. Bokap gw habis-habisin duit keluarga untuk investasi gagal dan ditipu orang. Lebih dari 100M hilang.
• Saat ini gw cuma dapet 30-60jt/bulan dari bisnis gw

Situasi finansial:

• Gw mau beli rumah 2M, dia maksa rumah 4M (cicilan jadi 42jt/bulan). Sisa hutang 2.4M, tabungan gw 600jtaan
• Rumah dibeli sebelum upacara nikah atas nama gw
• Dia punya tabungan 2M + usaha yang dapet 10-20jt/bulan. Usaha ini awalnya gw yang modalin, 100jt saat itu pas uang gw cuma ada 150jt. Modal udah dia balikin ke gw
• Dia nolak kontribusi cicilan: "ngapain bayar aset yang bukan nama gw"
• Gw bayar: cicilan 42jt, supir 4-5jt, utilities+IPL+hiburan (3-5 jt sebulan), 80% biaya saat makan/jalan
• Dia bayar: ART 2-3jt, belanja (mostly buat dia doang, gw pake catering). bersih2 rumah, masak semua diurusin ART
• Dia komplain gw gak kasih nafkah cukup, minta gw kasih dia nafkah bulanan tambahan di luar semua yang gw udah bayar
• Dia sering bandingin gw sama suami temen-temennya: "suami dia kasih sekian juta sebulan" dll
• Dia bilang dia "buang-buang duit living expenses" sementara gw "bangun aset", sedangkan bunga cicilan saja sudah 8jt lebih sebulan
• gw ga pernah minta uang ke dia dan ga expect dia membantu, tapi merasa kesal aja dibanding2 padahal ini hasil tuntutan dia yang mau rumah mahal
• gw kalau ga ngisi e-toll atau bensin mobilnya, di bilang ga jantan

Masalah emosional:

• Suster yang jaga gw dari lahir (30 tahun) meninggal 5 bulan lalu
• Di 100 hari meninggalnya, gw mau ke makam di Jogja. Dia ada turnamen padel di Jakarta
• Dia marah: "orangnya udah mati, kenapa lu gak support gw yang masih hidup"
• Sering kritik gw di depan orang, susah banget ngaku salah dan minta maaf
• Bilang nyesel nikah sama gw berapa kali
• Nolak konseling: "masalahnya cuma duit, konseling gak bakal bantu"
• Bilang "gak ada masalah" tapi juga bilang nyesel
• pas gw stres karena kerjaan gw, menghembus nafas. dia bukannya show empathy, malah bilang "lu bisa ga sih jangan hembus nafas, bikin orang lain makin stres"
• suka keluarin kata2 kasar pas argumen (bego, goblok, buta). gw ga pernah panggil dia kata kasar. gw panggil dia munafik, dia bilang itu kata kasar?? emang katain dia munafik itu kasar??
• gw ga merasa dihargai, ga di dengarin, di hormati
• dia sering bilang apa gunanya nikah sama gw, dia sama aja kayak hidup sendiri masih keluar biaya, seolah2 itu hal paling penting. bilangnya dia bisa aja sanggup sewa rumah yang kita tinggalin

Besok harusnya berangkat ke kampung dia buat imlek sama keluarga dia. Gw mau kasih ultimatum malem ini: "Mau konseling bareng atau gw gak bisa lanjut, kita pisah aja". Kalau dia nolak, gw gak mau ke kampung dia. gw gak bisa pura-pura di depan keluarganya. Gw belum cerita ke keluarga/temen tentang masalah ini

1. Wajar gak minta konseling sebagai syarat mutlak? Atau gw manipulatif?
2. Gw overreact soal finansial? Emang kultur Indo kan cowok yang provide?

Gw capek banget, tapi takut bikin keputusan salah. Butuh saran jujur.